ASEAN Tolak Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
Kuala Lumpur, Selasa 20 Januari 2026- Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan pada hari Selasa (20/1) bahwa Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN yang kini beranggotakan 11 negara tidak akan mengirimkan pengamat ke pemilihan umum tiga tahap yang sedang berlangsung di Myanmar
Keputusan kolektif ini secara otomatis menandakan bahwa organisasi kawasan tersebut tidak akan memberikan dukungan atau mengesahkan hasil pemilu yang diselenggarakan di bawah kendali pemerintahan militer
Kondisi di Myanmar sendiri masih dilanda konflik hebat sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada tahun 2021. Pemilu yang telah dimulai sejak Desember tahun lalu ini mendapat kritik tajam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Barat, serta kelompok hak asasi manusia
Mereka menilai proses pemungutan suara tersebut hanyalah taktik untuk melegitimasi kekuasaan junta melalui proksi politik, meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh pihak militer Myanmar
Dalam pelaksanaannya, pemilu ini mencatat tingkat partisipasi yang rendah. Pada tahap kedua yang berlangsung awal bulan ini, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang bersekutu dengan militer dilaporkan memimpin jauh setelah mengamankan 88% kursi majelis rendah pada tahap pertama
Di hadapan parlemen, Mohamad Hasan menjelaskan bahwa ASEAN sebenarnya telah menolak permintaan resmi dari Myanmar untuk mengirim pengamat saat KTT pemimpin tahunan di Kuala Lumpur tahun lalu, walaupun ia mengakui ada beberapa negara anggota yang secara individu memutuskan untuk mengirim pengamat sendiri
Selain persoalan Myanmar, Mohamad Hasan juga menginformasikan bahwa ASEAN saat ini berada pada tahap akhir penyelesaian kode etik terkait kegiatan di Laut China Selatan bersama Beijing. Ia menyampaikan harapan agar kesepakatan tersebut dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun ini.
Perjalanan kode etik ini terhitung sangat panjang karena sejak janji awal pada tahun 2002, diskusi baru benar-benar dimulai 15 tahun kemudian dengan progres yang cenderung lambat
Masalah kedaulatan di Laut China Selatan tetap menjadi isu sensitif karena klaim sepihak Beijing mencakup sebagian besar wilayah perairan tersebut
Klaim ini bersinggungan langsung dengan zona ekonomi eksklusif milik beberapa negara seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan, yang pada akhirnya mempersulit aktivitas ekonomi mulai dari sektor perikanan hingga eksplorasi energi di kawasan tersebut
sumber: Reuters via Channel News Asia