Komisi IX DPR Menyarankan BGN dan BPOM Optimalkan Kerja Sama Demi MBG Berkualitas
Jakarta, Senin 2 Februari 2026 – Komisi IX DPR RI meminta kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dioptimalkan. Hal tersebut guna memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan pada penerima manfaat terjamin kualitasnya.
“Kami menyarankan agar kerja sama dengan BPOM itu dioptimalkan. MoU sudah dilakukan oleh BGN dan BPOM, tinggal pelaksanaannya,” kata anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat dalam siniar yang dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Dengan optimalisasi kerja sama itu, Komisi IX meyakini baik sumber daya manusia (SDM) dari BGN maupun BPOM dapat berkolaborasi dalam memastikan MBG benar-benar bergizi dan aman.
“Ini agar BGN juga welcome terhadap SDM BPOM untuk berkolaborasi memastikan makanan berkualitas, bergizi, aman, sanitasi SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) juga tersedia dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Mengutip Antara, Ru’yat mengungkapkan berdasarkan temuan dari Komisi IX DPR RI, bahwa penyebab terjadinya keracunan MBG salah satunya adalah air dan tempat pembuatan makanan yang tidak higienis.
“Berarti ini menunjukkan bahwa ketersediaan air yang tidak higienis atau juga tempat yang mungkin tidak higienis sehingga masih ada kontaminasi bakteri dan ini harus dieliminasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional telah memastikan bakal memperketat pengawasan operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diberi tenggat waktu sebulan untuk segera mengurus perizinan tersebut. Jika tidak, operasional dapur dihentikan sementara waktu, sebagai sanksi.