Menteri Maruarar : KUR Perumahan Jadi Motor Pemulihan Ekonomi
SURABAYA, 20 OKTOBER 2025 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi langkah strategis pemerintah untuk menggerakkan kembali sektor properti dan industri pendukungnya.
Dengan total plafon Rp130 triliun secara nasional, program ini disebut sebagai terobosan pertama di Indonesia yang menyentuh langsung pelaku usaha kecil dan menengah di bidang perumahan.
“KUR Perumahan bukan hanya untuk pengembang, tapi juga kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM lain yang masuk dalam rantai pasok industri perumahan. Dampaknya akan meluas, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi di daerah,” ujar Maruarar Sirait atau Ara, sapaan akrabnya, saat Sosialisasi KUR Program Perumahan di Surabaya, Rabu (15/10/2025) malam.
Menurut Ara, sekitar 15 persen dari total plafon nasional atau senilai Rp18 triliun diharapkan terserap di Jawa Timur, mengingat provinsi ini memiliki potensi pasar yang besar serta anggota Realestat Indonesia (REI) yang sangat aktif.
Dengan target pembangunan sekitar 300 ribu unit rumah subsidi tahun ini—terbesar sepanjang sejarah—program ini diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja langsung.
“Satu proyek rumah subsidi bisa menyerap minimal lima tenaga kerja langsung. Belum termasuk aktivitas ekonomi di sekitarnya, seperti warung makan, transportasi material, hingga industri semen dan cat yang ikut terdongkrak,” kata Ara.
Selain dukungan bunga rendah—disubsidi pemerintah hingga 5 persen—pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“BPHTB gratis, PBG gratis, bunga KUR ringan. Ini kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat dan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut positif langkah tersebut. Ia menyebut KUR Perumahan membawa angin segar bagi pengembang daerah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari bank umum.
“Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapat plafon hingga Rp5 miliar dan bersifat revolving. Dari 600 anggota REI Jatim, sudah lebih dari 170 yang menyatakan minat, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar,” ujar Ilyas.
Menurutnya, pengembang kecil dan menengah selama ini kerap meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meski bunga lebih tinggi, karena proses di bank umum terlalu rumit. “Dengan subsidi ini, bunga hanya sekitar 6 persen, jauh lebih ringan dibanding bunga komersial yang bisa 11 persen,” jelasnya.
Dengan dukungan regulasi yang lebih ramah dan pembiayaan yang mudah diakses, REI Jatim optimistis sektor properti kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Kami siap mengeksekusi secara masif. Ini momentum besar untuk menggerakkan ekosistem perumahan sekaligus mendorong UMKM di sekitar proyek agar ikut tumbuh,” pungkas Ilyas.