Pemkot Surabaya Gandeng 38 Hotel Serap Produk UMKM, Dorong Ekonomi Kerakyatan
SURABAYA, 9 FEBRUARI 2026 – Pemerintah Kota Surabaya kembali memperkuat sinergi dengan sektor perhotelan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) antara Pemkot Surabaya dan 38 hotel di Kota Pahlawan, yang digelar di Lobby Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Kerja sama bertajuk Peningkatan Perekonomian Melalui Pemenuhan Kebutuhan Usaha dan Tenaga Kerja pada Hotel ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi warga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Surabaya untuk menjadi pemasok kebutuhan operasional hotel, mulai dari bahan pangan hingga perlengkapan kamar.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak pelaku usaha perhotelan untuk membangun kolaborasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan investasi yang masuk ke Surabaya harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi warga sekitar.
“Saya ingin investasi ini benar-benar dirasakan warga. Hotel punya jaringan promosi, dan kegiatan Surabaya juga bisa dikenalkan di sana. Kuncinya, kita bersatu untuk meningkatkan okupansi pascapandemi,” ujar Eri Cahyadi.
Dalam kesepakatan tersebut, hotel-hotel yang terlibat berkomitmen menyerap kebutuhan logistik dari warga dan UMKM lokal, seperti daging sapi, daging ayam, telur, sayuran, buah-buahan, susu segar, beras, gula, minyak goreng, hingga perlengkapan hotel seperti slipper.
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, potensi serapan kebutuhan hotel setiap bulan terbilang besar. Di antaranya mencapai 5,6 ton daging ayam, 600 kilogram daging sapi, 4,7 ton sayuran, 12 ton buah-buahan, 3.200 liter susu segar, 8 ton telur, 3,5 ton beras, 4,3 ton gula, 2,6 ton minyak goreng, hingga sekitar 39 ribu pasang slipper.
“Kebutuhannya sangat besar. Ini peluang nyata bagi UMKM dan warga Surabaya untuk naik kelas,” imbuh Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri.
Melalui kerja sama ini, Cak Eri juga mendorong dinas terkait untuk memastikan UMKM mampu memenuhi standar kualitas hotel. Proses kurasi, pendampingan, dan pelatihan akan dilakukan agar produk UMKM dapat bersaing dan diterima pasar perhotelan.
“Sekarang tantangannya, apakah kita mampu memenuhi standar tersebut. Di sinilah negara harus hadir membantu warga agar produknya naik kelas,” tegasnya.
Eri Cahyadi menambahkan, kolaborasi ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap kerja sama ini menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, sehingga ekonomi warga Surabaya terus bergerak,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Puguh Sugeng Sutrisno, menyambut positif kolaborasi Pemkot Surabaya dengan sektor perhotelan. Selain komitmen penggunaan produk UMKM, ia juga mengapresiasi dukungan Pemkot terkait kebijakan pengupahan.
“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajaran atas dukungan revisi UMSK Surabaya 2026. Kebijakan ini memberi ruang bagi hotel untuk lebih stabil secara finansial, sehingga kami bisa terus bersinergi dengan UMKM demi kemajuan ekonomi Surabaya,” ujar Puguh.
Penandatanganan NKB ini merupakan tahap awal yang melibatkan hotel bintang dua hingga bintang lima. Ke depan, Pemkot Surabaya menargetkan semakin banyak hotel bergabung seiring meningkatnya kesiapan pasokan dari pelaku usaha dan UMKM lokal.