Wacana Pemblokiran Gim PUBG, Komisi I DPR: Keselamatan Anak-anak Kita adalah Prioritas
Jakarta, Jumat 14 November 2025 – Wacana pembatasan hingga pemblokiran gim PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oleh pemerintah kembali mencuat setelah insiden tragis di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai, momentum ini seharusnya menjadi titik evaluasi menyeluruh atas ekosistem digital yang selama ini diakses anak-anak tanpa kontrol memadai.
“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas. Tapi, pembatasan harus ditempatkan dalam kerangka yang utuh, perlindungan anak, keamanan siber, dan literasi digital,” ujar Amelia, Kamis (13/11/2025) dilansir Kompas.com.
Menurutnya, saat ini anak tumbuh di tengah algoritma yang menyodorkan berbagai jenis konten yang cepat, tanpa ada penyaring yang kuat. Perlu solusi secara ekosistemik dengan mendorong penerapan klasifikasi usia yang lebih tegas. Selain itu mekanisme parental control yang mudah digunakan serta pengetatan moderasi konten pada platform penyedia gim.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antarinstansi, mulai dari Kemendikbudristek, Kominfo, BSSN, KPAI, hingga pihak sekolah dan orangtua.
“Larangan yang hanya berupa slogan, tanpa kontrol nyata, sulit efektif. Kita butuh penguatan karakter, literasi, dan tata kelola platform digital, bukan sekadar blokir,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan, setiap konten negatif termasuk gim online memiliki potensi bahaya bagi anak, terutama ketika dikonsumsi tanpa pendampingan. Selain itu konten berbahaya bukan hanya dari gim dengan elemen kekerasan, tetapi juga yang memuat pornografi, perjudian, hingga perilaku negatif lainnya.
“Anak adalah kelompok rentan yang belum punya filter kuat. Mereka sangat mudah meniru apa yang mereka lihat. Jika konten yang ditonton berulang kali berisi kekerasan atau pornografi, tentu risiko perilaku imitasi meningkat,” ujar Margaret.
KPAI mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memproteksi anak, termasuk evaluasi terhadap gim berisiko.
Namun, Margaret menekankan bahwa regulasi sebenarnya sudah ada, yakni klasifikasi usia pada gim. Masalahnya justru terletak pada lemahnya pengawasan dan kurangnya literasi digital orangtua.
Disisi lain, Ketua Bidang Hubungan Internasional PB ESI Eddy Lim mengingatkan bahwa pemblokiran PUBG tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Mnurutnya, pemerintah sebaiknya membuat koridor yang sehat, bukan menutup akses sepenuhnya.
“Lebih mudah itu membuat aturan, misalnya mengubah warna darah dalam gim. Itu umum dilakukan di banyak negara,” kata dia.
Eddy juga mengingatkan bahwa gim seperti PUBG sudah menjadi cabang kompetitif yang mengharumkan nama Indonesia di berbagai event internasional. Pemblokiran justru berpotensi menghilangkan ruang pembinaan atlet E-sport.
“Kalau diblokir, tidak ada lagi tempat anak menyalurkan emosi. E-sport membantu mengarahkan minat gaming ke jalur positif. Dan kita tahu PUBG adalah arena yang memberi banyak medali untuk Indonesia. Pemain kita kuat di Asia dan SEA Games,” ujar Eddy.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gim PUBG berpotensi menormalisasi kekerasan dalam pikiran anak. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden pada Minggu (9/11/2025) malam.
“PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujar Prasetyo, di depan kediaman Prabowo.
Prasetyo pun mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali pembatasan gim online untuk membatasi pengaruh terhadap anak Indonesia.
Pembatasan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).
“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari gim online. Karena, tidak menutup kemungkinan, gim online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” ujar Prasetyo.