Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS, Anggota Komisi XI DPR RI Beri Lampu Hijau
Jakarta, 16 Otober 2025 – Wacana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan oleh pemerintah mendapat lampu hijau dari anggota Komisi XI DPR RI. Hal ini disampaikan Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kenapa kami di Komisi IX sepakat agar para penunggak iuran yang setengah mampu ini diputihkan, karena sesuai dengan amanah UUD 1945, kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Irma, Rabu (15/10/2025) dikutip dari Kompas.com, .
Irma menuturkan, rata-rata penunggak BPJS Kesehatan ialah keluarga setengah mampu dan tidak mampu. Mereka juga tidak terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia menegaskan jika pemerintah tidak memutihkan tunggakan BPJS, mereka yang hidupnya rentan secara ekonomi akan kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Padahal mereka sangat membutuhkan,” tutur Irma.
Irma mendorong pihak BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Kementerian Sosial untuk mengevaluasi kondisi ekonomi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Jika memang kondisi mereka tergolong mampu, maka tunggakan iuran itu tidak diputihkan. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu atau setengah mampu, maka harus diputihkan.
“Karena selamanya tunggakan ini tidak juga bisa mereka bayar, harapannya setelah diputihkan mereka bisa kembali menjadi peserta BPJS,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan wacana penghapusan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, rencana itu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin dalam keterangan pers, Kamis (2/10/2025).
“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ungkapnya.